MAKASSAR, lintastiga.com- Gerakan konsolidasi organisasi pers Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) di 30 provinsi di tanah air terus berjalan.
Sukses menggelar konsolidasi PJS di Ternate Maluku Utara, malam tadi, Jumat (5/8/2022) konsolidasi berikutnya, dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di kedai Kopi coffee.
Penerima Mandat Khairil yang dinobatkan sebagai Ketua DPD PJS Sulsel didampingi Sekretaris DPD PJS Dedi Gunawan memberikan keterangan terkait keberadaan pengurus dan anggota PJS di daerah Angin Mamiri Makassar itu.
“Keberadaan PJS di Sulsel kini sudah merambah ke tingkat DPC. Ini sesuai dengan surat edaran nomor 2 DPP PJS dimana setiap DPD wajib membentuk minimal 3 DPD di wilayah masing-masing,” ungkap Khaidir.
Kata dia, jika para wartawan banyak yang menanyakan apa beda PJS dengan organsiasi lainnya. Apalagi, lanjutnya, jika Ketua Umum PJS merupakan mantan Sekjen dan pejuang JMSI hingga menjadi konstriuen dewan pers.
“Inilah yang menjadi pertanyaan mereka dan saya menjelaskan sesuai visi dan tujuan berdirinya PJS,” terang Khaidir sambil memohon agar ada penjelasan yang lengkap dari DPP.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menggelar diskusi bersama pengurus DPC dan DPD Sulsel. Dirinya memberikan kesempatan kepada wartawan senior maupun junior soal kehadiran PJS di Sulsel maupun di tanah air.
“PJS merupakan organisasi profesi pers yang tak ada bedanya dengan organsiasi pers lain. Perbedaannya adalah PJS lebih memberikan kesempatan kepada wartawan yang belum berada di organsiasi profesi sejenis yang telah terlanjur diberi stempel wartawan Bodrex atau wartawan Abal-abal,” jelasnya.
“Kami menutup diri bagi wartawan yang sudah berada di organisasi lain menjadi anggota PJS. Biarlah kami menampung mereka dan menjadikannya wartawan kompeten untuk bisa sejajar dengan wartawan lainnya dalam mewujudkan pers sebagai pilar demokrasi ke 4,” tambah dia.
Mahmud yang sukses meghantar JMSI sebagai konstituen dewan pers juga memberikan penjelasan jika PJS lebih memperjuangkan setiap wartawan bisa mengikuti UKW dan kompeten seperti yang dicita-citakan oleh dewan pers. Dengan demikian, kata Mahmud, yang merupakan penguji UKW di lembaga uji UPN veteran Yogyakarta semua wartawan wajib kompeten.
“Ini harga mati bagi semua wartawan yang menjadi anggota PJS. Kalian harus kompeten dan wajib mengikuti pendidikan serta pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu akan diselenggarakan PJS bersama dengan lembaga kursus lainnya,” tegas Mahmud.
Ia katakan, PJS sudah berada di 23 provinsi. Itu berarti, capaian di 30 provinsi akan segera terwujud dalam tahun ini.
“Saya yakin mereka yang menjatuhkan pilihan bergabung bersama PJS adalah wartawan yang penuh kesadaran meski bisa jadi ada tekanan dan provokasi untuk menghambat pertumbuhan PJS di daerah,” ujarnya.
“Disisi lain, Saya tidak lupa berikan apresiasi kepada semua wartawan yang sudah membuka diri untuk PJS,” ungkap Mahmud yang telah melakukan road show di 7 provinsi di Nusantara.
Turut hadir dalam konsolidasi PJS di Sulsel Fredrich Kusen, S.Sos., M.Si sebagai dewan pembina DPD PJS Sulsel. Pria biasa disapa Fred ini, merupakan penguji di salah satu lembaga uji dan memiliki lembaga kursus jurnalis sendiri.
Mahmud berharap agar semua pengurus dan anggota mewaspadai segala upaya yang dilakukan pihak-pihak yang merasa gerah atau terganggu dengan kehadiran PJS di daerah. Bahkan ada secara terang-terangan menggoda anggota PJS untuk keluar dan bergabung dengan organsiasi mereka.
“PJS bukan saingan, PJS justru hadir untuk bersama-sama dengan lembaga lain mewujudkan visi dan tujuan dari dewan pers. Ingat, PJS bukan organisasi perusahan pers tetapi organisasi pers, kita harus pandai membedakannya,” tegas Mahmud yang juga sebagai ahli pers dari dewan pers. (red)
