BUKITTINGGI, LINTASTIGA.COM — Pemerintah Kota Bukittinggi masuk lima besar kategori pemerintah kabupaten/kota dalam penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
Komitmen peningkatan pelayanan informasi itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, saat menerima kunjungan Tim Visitasi KI Sumatera Barat di Ruang Pertemuan Balai Kota Bukittinggi, Kamis (5/11/2026).
Ramlan menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus memberikan akses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita akan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Apa pun informasi yang dibutuhkan masyarakat, akan kita berikan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Ramlan.
Ia mengatakan, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus dilakukan agar pelayanan informasi semakin baik dan mudah diakses masyarakat.
17 Permohonan Informasi Tercatat Sepanjang 2026
Berdasarkan data pelayanan informasi publik Pemko Bukittinggi sepanjang 2026, tercatat sebanyak 17 permohonan informasi yang masuk.
Dari jumlah tersebut, tujuh permohonan telah dilayani, sedangkan 10 lainnya tidak dapat diproses karena dinilai tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan kegunaan informasi yang diminta.
Pada periode yang sama, Pemko Bukittinggi juga mencatat tidak terdapat sengketa informasi publik.
Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan pembenahan pelayanan tetap diperlukan. Peningkatan kapasitas PPID, penyempurnaan sistem pelayanan, serta kemudahan akses informasi menjadi bagian dari upaya yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penilaian atau penghargaan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik yang dikelola pemerintah.
Dengan masuknya Bukittinggi dalam lima besar penilaian KI Sumatera Barat, Pemko berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meraih predikat informatif terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.(*)
