PADANG, Lintas Tiga ~ Persidangan perkara Nomor 43/G/2026/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengungkap fakta mengejutkan terkait keabsahan dokumen administrasi dan dugaan pengabaian fungsi pembinaan di Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Dalam persidangan tersebut, penggunaan tanda tangan masyarakat dalam Surat Pernyataan Permohonan Pemberhentian Musyawir sebagai Wali Jorong Dama Gadang (Nomor 001/SP-PBJ/DMG/IV/2026) menjadi sorotan utama majelis hakim dan kuasa hukum penggugat.
Berdasarkan keterangan saksi masyarakat yang bersumpah di hadapan majelis hakim, terungkap fakta bahwa tanda tangan warga dikumpulkan dengan dalih untuk mendukung kelanjutan proyek pembangunan Jalan Usaha Tani. Namun, di luar dugaan warga, tanda tangan tersebut justru dicatut dan dialihfungsikan ke dalam surat permohonan pemberhentian Musyawir dari jabatannya.
Temuan ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Kuasa hukum penggugat dari Law Firm Mendri, S.H. & Partners bersiap menempuh jalur hukum lanjutan, sementara komunitas perantau Dalko mendesak Bupati Agam untuk segera mengevaluasi kinerja Camat Tanjung Raya.
Persoalan ini bermula dari keraguan mendasar, apakah masyarakat benar-benar memahami dan menyetujui bahwa tanda tangan yang mereka berikan akan digunakan untuk mendongkel seorang Wali Jorong?
Fakta persidangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara maksud asli warga saat membubuhkan tanda tangan dengan pemanfaatan dokumen tersebut oleh pihak-pihak tertentu. Jika terbukti benar, praktik ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan persoalan serius menyangkut integritas dokumen, etika birokrasi, dan kejujuran dalam memperoleh persetujuan publik.
”Tanda tangan masyarakat bukanlah alat legitimasi instan untuk membenarkan kepentingan sepihak. Persetujuan warga harus diberikan secara sadar, transparan, dan sesuai dengan peruntukan aslinya,” tegas tim kuasa hukum Law Firm Mendri, S.H. & Partners.
Atas temuan tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan mempelajari secara menyeluruh dokumen Nomor 001/SP-PBJ/DMG/IV/2026 serta mendalami keterlibatan pihak-pihak yang mengumpulkan dan menggunakan tanda tangan tersebut.
Sejumlah pasal yang tengah dikaji meliputi, Pasal 391 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengenai pemalsuan surat. Pasal 492 KUHP Nasional mengenai penipuan dan tipu muslihat. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan bahwa pembuktian hukum tetap mengedepankan asas objektivitas melalui pemeriksaan dokumen asli dan proses peradilan yang adil.
Tuduhan Asusila Tanpa Dasar dan Interupsi Persidangan
Selain polemik tanda tangan, persidangan PTUN Padang juga diwarnai ketegangan menyangkut pernyataan Camat Tanjung Raya, Al Hafidh, S.STP., M.A. Menurut keterangan kuasa hukum, sang camat sempat melontarkan pernyataan di persidangan yang menyebut Musyawir melakukan tindak pidana asusila.
Pihak penggugat membantah keras tuduhan tersebut, mengingat Musyawir tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dituduhkan. Mengaitkan seseorang dengan tindak pidana di dalam forum persidangan resmi dinilai sebagai langkah serius yang mencemarkan nama baik dan kehormatan. Law Firm Mendri, S.H. & Partners tengah mempertimbangkan langkah hukum pidana apabila terbukti ada tuduhan palsu yang disengaja.
Kritik tajam juga diarahkan kepada sikap Camat Tanjung Raya di dalam ruang sidang. Berdasarkan laporan, yang bersangkutan sempat memotong pembicaraan ketika kuasa hukum sedang mendalami keterangan saksi. Insiden ini dinilai mencederai tata tertib persidangan, di mana kontrol penuh atas jalannya peradilan mutlak berada di tangan Majelis Hakim.
Ketika Camat Bergeser Peran, Dari Pembina Menjadi “Pembela”?. Kehadiran Camat Tanjung Raya di persidangan yang mendampingi atau mewakili kepentingan Wali Nagari Dalko (Tergugat) turut menuai tanda tanya besar dari publik.
Pasalnya, sebagai pejabat struktural, camat diamanatkan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan wilayah berdasarkan undang-undang. Publik mempertanyakan kapasitas kehadiran sang camat, apakah merupakan penugasan dinas yang sah, pendampingan administratif, atau bertindak sebagai penerima kuasa hukum?
Pencampuran peran antara fungsi pembinaan pemerintahan dengan keberpihakan dalam sengketa hukum dikhawatirkan mengikis kepercayaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat publik wajib menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kecermatan, ketidakberpihakan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Secara terpisah, timbul suara Perantau Dalko, Perjuangan Panjang Jangan Didera Konflik Tata Kelola. Gelombang kekecewaan tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga melibatkan para perantau asal Dalko. Salah seorang perantau yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas karut-marut tata kelola pemerintahan di kampung halaman.
Ia mengingatkan bahwa status Dalko sebagai sebuah nagari definitif dicapai melalui cucuran keringat dan perjuangan panjang para tokoh serta perantau. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan nagari agar tetap bersih dan berpihak kepada rakyat.
”Kami ikut memperjuangkan Dalko agar menjadi nagari dengan harapan masyarakat mendapat pelayanan yang adil dan tertib. Namun, ketika muncul persoalan seperti ini, di mana fungsi pembinaan dan pengawasan Camat Tanjung Raya? Kami meminta Bupati Agam untuk segera mengevaluasi kinerja Camat Tanjung Raya, bahkan menggantinya jika terbukti mengabaikan tugas pembinaan,” ujar perantau tersebut dengan tegas.
Menurutnya, kasus di Nagari Dalko bukan sekadar sengketa administratif antara wali jorong dan wali nagari. Perkara ini telah menyentuh aspek fundamental, perlindungan hak warga negara, integritas pejabat publik, serta marwah peradilan tata usaha negara.
Selanjutnya, melalui langkah tegas dari Law Firm Mendri, S.H. & Partners, masyarakat dan perantau berharap tabir kebenaran dapat dibuka secara transparan.
Slogan hukum Fiat Justitia Ruat Caelum — sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan, menjadi pegangan dalam mengawal kasus ini.
Kini, bola panas berada di tangan Bupati Agam. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Camat Tanjung Raya dinilai menjadi langkah krusial guna memulihkan kepercayaan publik, dalam menegakkan marwah pemerintahan nagari, dan memastikan birokrasi kembali berjalan di atas rel hukum yang objektif dan berkeadilan.
