Lintastiga.com, Pekanbaru 13 AGUSTUS 2024. Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) tegaskan sikap pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Riau 2024 hanya akan memberikan dukungan kepada kandidat bakal calon (bacalon) yang bersepakat melakukan penandatangan kontrak politik dengan KPPR, hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat( KPPR) Muhamad Ridwan
“Masyarakat petani akan mengambil peran dalam menentukan arah dukungan politik pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Walikota serta Pemilihan Gubernur atau Pilgub Riau 2024 mendatang”.
Hal ini penting ungkap Muhamad Ridwan karena pada upaya penyelesaian konflik agar pemerintah benar berpihak untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat hanya bisa dilakukan dengan baik bila seluruh pihak terkait ikut bekerja sama dan berkolaborasi, maka atas dasar itulah momentum Pemilihan Kepala Daerah serentak ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai strategi dan ikhtiar bersama untuk mendapatkan komitment pemerintah mendatang dalam menuntaskan permasalahan pertanahan di Provinsi Riau.
Ridwan mengatakan bahwa saat ini Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) sedang mengadvokasi beberapa penyelesaian kasus konflik pertanahan di Provinsi Riau diantaranya konflik yang melibatkan petani penggarap dengan pihak perusahaan swasta, ada juga konflik pertanahan antara masyarakat dengan para oknum mafia tanah, dan menurut nya persoalan konflik pertanahan yang sedang ia advokasi saat ini hanyalah bagian kecil dari sekian banyak konflik agraria di Riau yang dimana harus kita akui bahwa Riau merupakan provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia.
Oleh karenanya timpal Muhamad Ridwan, tentu dalam menentukan arah dukungan politik Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) hanya akan memberikan dukungan kepada kandidat bakal calon (bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang bersepakat melakukan penandatangan kontrak politik atau nota kesepahaman dengan masyarakat, Sama halnya dengan Pilpres kemarin, kata Ridwan bahwa organisasi yang ia pimpin sekarang ini awalnya merupakan gerakan sosial masyarakat bernama Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) pada saat itu juga melakukan deklarasi memberikan dukungan secara langsung dan terbuka kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Adapun poin penting pada kontrak politik antara Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) dengan kandidat bakal calon (bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau adalah merupakan komitment bersama dalam rangka penanganan konflik agraria agar pemerintah benar berpihak untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.
Muhamad Ridwan sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua umum Komite Pimpinan Pusat-Serikat Tani Riau ( KPP-STR ), saat ini Ridwan selain mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Pimpinan Pusat Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) ia juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur ( DPW-PRIMA ) Provinsi Riau
Saat ini ungkap Muhamad Ridwan, Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) sedang dalam proses penjajakan, nantinya pada pilkada Riau 2024 mendatang sebagaimana Pilpres kemarin gerakan petani di Riau melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran maka hal serupa sedang kami persiapkan untuk juga melakukan deklarasi serentak di berbagai Kabupaten dan Kota sebagai bentuk dukungan kepada kandidat bakal calon (bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang bersepakat melakukan penandatangan kontrak politik dengan Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) ungkap Muhamad Ridwan.
