News  

Nama Wali Kota Bukittinggi Dicatut dalam Bisnis MBG, ASN Berinisial F Dipecat Tidak dengan Hormat

BUKITTINGGI, lintastiga.com — Nama Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, diduga dicatut oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F untuk menawarkan bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan iming-iming keuntungan hingga 20 persen setiap bulan. Kamis (12/11/26).

Walikota Ramlan Nurmatias saat diwawancarai, Modus yang diduga dijalankan oknum tersebut adalah menawarkan peluang kepada sejumlah orang untuk menjadi pemodal sekaligus pemasok bahan pangan program MBG. Dalam menjalankan aksinya, F disebut-sebut membawa nama Ramlan seolah memiliki hubungan dan dukungan dari orang nomor satu di Kota Bukittinggi tersebut.

“Tawaran keuntungan yang cukup besar itu diduga membuat sejumlah orang tertarik menyetorkan uang. Nilai dana yang disebut telah diserahkan korban mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, Ucap Wako.

Mengetahui namanya digunakan dalam tawaran bisnis tersebut, Ramlan memberikan bantahan tegas. Ia menyatakan tidak pernah memberikan perintah kepada siapa pun untuk meminjam uang, mengumpulkan dana, ataupun menawarkan proyek dengan membawa namanya demi keuntungan pribadi.

“Saya tegaskan, tidak pernah menyuruh orang untuk meminjam uang, menggunakan nama saya untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi seseorang ataupun diri saya sendiri, termasuk keluarga saya,” tegas Ramlan.

Persoalan tersebut juga berujung pada pemberhentian F sebagai ASN. Berdasarkan informasi yang disampaikan, F diberhentikan tidak dengan hormat setelah proses pemberhentiannya mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain persoalan dugaan penipuan dan pencatutan nama Wali Kota, pemberhentian itu juga dikaitkan dengan catatan ketidakhadiran F selama hampir dua bulan tanpa keterangan yang dapat dibenarkan.

Wako menghimbau, Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi atau kerja sama bisnis yang mengatasnamakan pejabat maupun program pemerintah.

“Masyarakat sebaiknya memastikan legalitas dan kebenaran setiap tawaran melalui instansi resmi, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar, terlebih jika disertai klaim kedekatan dengan pejabat,”pungkasnya.( Nia)