BUKITTINGGI – lintastiga.com – Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Usulan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat penanganan bencana yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Pembentukan BPBD dinilai semakin penting mengingat Kota Bukittinggi memiliki sejumlah potensi kerawanan bencana. Berdasarkan catatan kejadian sepanjang 2024, terdapat 97 peristiwa bencana yang terjadi di wilayah tersebut.
Dari total kejadian itu, sebanyak 46 merupakan bencana banjir, 41 kejadian cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, serta dua kejadian gempa bumi. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang lebih terarah dari pemerintah daerah.
Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembentukan BPBD merupakan upaya menghadirkan kelembagaan yang memiliki fokus dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan adanya institusi tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin efektif, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan keadaan darurat.
Secara regulasi, pembentukan BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Selain memiliki landasan hukum, rencana pembentukan BPBD Bukittinggi juga telah memperoleh rekomendasi Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.
Sementara itu, proses harmonisasi Ranperda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat telah dilaksanakan pada 6 November 2026 sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan regulasi sebelum pembahasan lebih lanjut.
Dalam usulan tersebut, pemerintah daerah merancang BPBD dengan klasifikasi perangkat daerah Tipe C. Susunan organisasinya akan mengedepankan prinsip efisiensi, dengan struktur yang tidak terlalu besar, tetapi tetap mampu menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara optimal.
Menurut Ramlan, pembentukan perangkat daerah baru harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini telah mencapai 43 persen, sehingga diperlukan perencanaan kelembagaan yang cermat agar tidak menambah tekanan terhadap APBD.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap sistem penanggulangan bencana yang kuat juga tidak dapat diabaikan. Dengan luas wilayah sekitar 24,173 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa, Bukittinggi membutuhkan mekanisme penanganan bencana yang cepat, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Melalui pembentukan BPBD, Pemko Bukittinggi menargetkan penguatan berbagai aspek kebencanaan, mulai dari pemetaan potensi risiko, mitigasi, edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, hingga koordinasi penanganan saat terjadi bencana.
Kehadiran lembaga tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat.
Usulan Ranperda pembentukan BPBD ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemko Bukittinggi dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah daerah berharap, dengan kelembagaan yang khusus menangani kebencanaan, setiap ancaman dapat diantisipasi lebih dini dan setiap kejadian bencana dapat ditangani secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. (Ms)
