Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan Gedung Bank Jakarta di Lot 1 wilayah Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Pembangunan bangunan tersebut akan menjadi pusat aktivitas Bank Jakarta, sekaligus bagian dari usaha untuk mendorong perkembangan ekonomi Jakarta dan nasional.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajukan persetujuan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Yang berkaitan dengan Gedung Bank Jakarta di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, agar dapat disetujui. Kami akan segera membangun di SCBD sebagai pusat Bank Jakarta melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan,” kata Pramono setelah pertemuan dengan Purbaya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Purbaya secara positif menyambut rencana tersebut. Menurutnya, proyek pembangunan gedung Bank Jakarta tidak hanya penting dari segi ekonomi, tetapi juga tidak memberatkan anggaran negara.
“Saya sangat senang dengan hal itu. Karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Yang paling penting, saya tidak perlu mengeluarkan uang. Uangnya berasal dari Bank DKI,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, dana pembangunan berasal dari Bank Jakarta, sehingga proyek tersebut bisa berjalan tanpa memanfaatkan APBN.
Jadi Bank DKI memiliki cukup banyak dana yang tidak digunakan, lebih baik digunakan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan pembangunan. Terutama nanti adademand Semakin meningkatnya pengadaan tenaga kerja dan sebagainya. Saya meminta kepada Pak Gubernur agar bisa dimulai tahun ini juga dalam beberapa bulan mendatang,” katanya.
Purbaya berencana memulai pembangunan gedung pada tahun ini dan menyelesaikannya dalam kurun waktu sekitar 15 bulan.
“Jadi kita mau lihat impact Dari strategi ini mulai tahun ini terlihat. Ini membutuhkan pembangunan gedung selama 15 bulan. Jadi dampaknya akan berlangsung terus-menerus ke depan. Dengan demikian saya rasa yang lain juga akan ikut membangun,” tambahnya.
Meskipun APBD DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), Pramono memastikan bahwa proyek pembangunan gedung Bank Jakarta tidak akan terpengaruh.
“Maka untuk gedung sama sekali tidak terganggu. Karena memang dengan adanya kebijakan fiskal yang baru, kita akan mengoptimalkan hal-hal yang bisa dioptimalkan langsung, yaitu pembangunan gedung pemerintah. Namun untuk pembangunan gedung di luar Jakarta, kami tetap akan melanjutkannya, termasuk Bank Jakarta tadi,” katanya.
Sementara itu, Purbaya menjelaskan rencana kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI dalam pembangunan gedung tersebut.
“Jadi begini, skemanya adalah Bank Jakarta meminjam tanah dari saya (pemerintah pusat) selama 50 tahun. Saya berikan perjanjiannya selama 50 tahun nanti dibagi tiga. Pemerintah pusat mendapat bagian 30% dari gedung tersebut,” kata Purbaya.
“Ketentuannya adalah saya katakan kepada Pak Gub bahwa gedungnya bagus, jangan malu-malu, agar saya juga bisa masuk dengan tenang,” tambahnya.
Mendengar hal tersebut, Pramono menjawab dengan nada bercanda.
“Saya jawab Pak Menkeu, saya memiliki selera yang lebih baik dibanding Pak Menkeu. Jadi pasti bangunannya lebih bagus,” katanya dengan bercanda.
Purbaya menekankan bahwa Jakarta menjadi prioritas karena dianggap paling siap menerapkan program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Karena DKI yang paling siap menyusun program yang langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi saya cepat meresponsnya. Jika meminta uang, saya tidak memiliki dana, paling tidak saat ini,” kata Purbaya.
“Tapi jika dia mengatakan saya ingin bekerja sama membangun ini, membangun itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya akan datang ke Pemda mana saja,” tutupnya.
