Bukittinggi, lintastiga.com – Enam Fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 202 yang digelar di Aula DPRD Bukittinggi, Selasa (30/07/24).
Ketua DPRD Beny Yusrial menjelaskan, bawasanya pada Selasa 30 Mei 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang dilanjutkan untuk penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
”Pemandangan umum fraksi ini berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari anggota DPRD Bukittinggi dari masing-masing Fraksi,” jelasnya.
Secara umum fraksi-fraksi DPRD Bukittinggi setuju terhadap hantaran tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Namun fraksi-Fraksi tersebut memiliki saran untuk Ranperda itu.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Yazid menyampaikan, bahwa Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2024 ini dapat memaksimalkan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Juru bicara fraksi PKS Syaiful Efendi meminta penjelasan Terkait Belanja Daerah, terjadi perubahan yang semula dianggarkan sebesar Rp.806.768.257.429, menjadi Rp.806.941.150.183. Terjadi kenaikan belanja daerah sebesar Rp.172.892.754. Perubahan belanja daerah tidak terlalu signifikan. Namun realisasi belanja daerah pada semester pertama baru terserap sebesar Rp.316.504.777.099 atau setara dengan 39,23 persen.
“Apa yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah? Bukankah hal tersebut akan berdampak kepada layanan pemerintah daerah kepada masyarakat?” tanya Jubir PKS.
Juru bicara Demokrat Alizarman meminta penjelasan kepada pemerintah kota berkenaan dengan belanja modal, Fraksi Demokrat juga melihat terjadinya penambahan anggaran belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 9.134.576.412 dari Rp.10.813.511.912 sebelum perubahan menjadi Rp. 19.948.088.324 setelah perubahan.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat juga mohon penjelasan berkenaan dengan penerimaan terhadap penggunaan bangunan Pasar Atas apakah sudah masuk dalam komponen Perubahan APBD 2024 serta berapa besaran Penerimaan dari Bangunan Pasar Atas tersebut jika sudah termasuk dalam perhitungan Perubahan APBD 2024.
Dilanjukan Irman juru bicara fraksi PAN – Pembangunan berharap APBD Kota Bukittinggi yang merupakan pedoman pendapatan dan Pembelanjaan Daerah dapat direncanakan, disusun, dibahas, dan dilaksanakan oleh seluruh Pihak dengan semakin lebih baik dengan tujuan semata mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Zulhamdi Nova Chandra juru bicara fraksi Nasdem-PKB meminta penjelasan terkait Realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2024 antara lain pendapatan pajak daerah 41,54 persen dan pendapatan retribusi daerah 32,11 persen, menurut pendapat kami cukup mengkhawatirkan, apakah semester II dapat terealisasi dengan baik.
Juru Bicara fraksi Golkar melalui Syafril menyampaikan, pembiayaan daerah di anggaran sebesar Rp 50 miliar, dan dalam rencana perubahan akan dikurangi Rp 16 miliar lebih, tentu ini banyak pembiayaan yang dihapus dan dihilangkan, apa saja program pembiayaan yang dihilangkan dalam pembiayaan ini.
Kemudian, Jubir Fraksi Golkar juga menyampaikan terkait koperasi seayun selangkah yang membuat seluruh anggotanya tidak nyaman dan rela uangnya ditarik tiap bulan, karena pengurus tidak bertanggung jawab sampai saat ini, jangan lindungi pengurus bersalah, buktikan ke anggota KLU memang ia bersalah dengan naikkan ke kasus hukumnya, atau bubarkan koperasi ini dan segera bayar uang seluruh anggotanya.(N)
