Bappenas Tinjau Sekolah Lapang Proyek Pengembangan Irigasi Terintegrasi di Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, lintastiga.com – Bappenas meninjau pelaksanaan Sekolah Lapang Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) di Kabupaten Limapuluh Kota.
Koordinator Tim Bappenas Zulfiandi menyampaikan peninjauan ini untuk monitoring dan evaluasi perkembangan implementasi kegiatan IPDMIP di Nagari Taram, Kecamatan Harau dan Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Zulfiandi menyebut serapan anggaran kegiatan IPDMIP masih kecil sekitar 36 persen atau Rp2,6 miliar dari pagu dana hibah senilai Rp7,33 miliar.
“Upaya percepatan implementasai di lapangan baru terlihat pada periode akhir proyek. Kecilnya serapan ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota tapi secara nasional, serapan juga masih rendah,” ucap Zulfiandi.
Untuk itu, jelasnya, Bappenas dan Kementerian Pertanian ada opsi untuk memperpanjang program IPDMIP. Namun ini semua tergantung dari fakta dan kondisi lapangan.
“Kendala menurut petani di Nagari Taram maupun Nagari Ampalu adalan belum tercukupinya kebutuhan air di hamparan daerah Irigasi Batang Mungo Nagari Taram dan Banda Baliak Sariak Nagari Ampalu,” tutur Zulfiandi.
Sementara itu, Wali Nagari Taram Defrianto menyampaikan banyak alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan pertanian kering atau ladang. Hal ini dampak dari tidak tercukupinya kebutuhan air untuk lahan pertanian padi.
Saat ini luas lahan sawah fungsional sekitar 600 hektare. Terjadi alih fungsi seluas 400 hektare tapi bukan untuk pemukiman, sebab masyarakat masih mengutamakan sumber ekonomi dari sektor pertanian.
“Masih banyak sawah tidak dapat diolah karena kesulitan air. Jika ini tidak diatasi, maka tinggal menunggu waktu, lahan ini banyak dilirik investor,” tutur Defrianto.
Ketua Kelompok Tani Babaliak Kadangau Nagari Taram Pitra Andalia menyampaikan selama mengikuti sekolah lapang IPDMIP tentang teknologi tanam padi sistem Jarwo menjadi pengalaman baru bagi petani.
“Dari pengalaman saat tanam, sistem ini lebih menigkatkan populasi tanaman per hektarnya,” tutur Pitra.
Pitra menyampaikan untuk kebutuhan beras di Nagari Taram cukup terpenuhi dari produksi petani lokal. Selama ini, terkait peningkatan produksi padi dan pendapatan petani padi, diakui program secara khusus dan langsung seperti IPDMIP, belum ada dari pemerintah nagari. (fik)