Padang, Lintas Tiga ~ Di tengah memanasnya polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, muncul keluhan baru dari masyarakat dan sejumlah insan pers, Kamis (25/6/2026).
Yakni sulitnya mendapatkan akses langsung untuk bertemu maupun memperoleh keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova.
Keluhan tersebut mencuat ketika berbagai persoalan SPMB bermunculan, mulai dari gangguan sistem pendaftaran online, lambatnya akses website, hingga banyaknya orang tua yang mendatangi kantor Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan terkait nasib anak-anak mereka.
Di saat masyarakat membutuhkan penjelasan cepat dan transparan, akses terhadap pimpinan instansi justru dinilai tidak mudah. Beberapa pihak mengaku hanya mendapatkan informasi melalui staf atau pernyataan tertulis, sementara kesempatan untuk berdialog langsung dengan pengambil kebijakan utama sangat terbatas.
Pelayanan publik pada sektor pendidikan sejatinya tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program, tetapi juga dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ketika ribuan orang tua sedang dilanda kecemasan akibat kendala teknis SPMB, kehadiran pimpinan instansi untuk memberikan penjelasan secara langsung menjadi kebutuhan penting guna membangun kepercayaan publik.
Kondisi ini menjadi sorotan karena sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Padang optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lancar dan minim kendala. Namun faktanya, gangguan sistem pada hari pertama pendaftaran justru memaksa pemerintah memperpanjang masa pendaftaran hingga 25 Juni 2026.
Situasi tersebut bahkan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang menilai berbagai gangguan teknis yang terjadi harus dievaluasi secara menyeluruh karena menyangkut pelayanan publik dan masa depan peserta didik. DPRD juga menyatakan akan melakukan audit terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB tahun ini.
Sementara, Pengamat pelayanan publik menilai bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, pejabat publik tidak cukup hanya bekerja di balik meja. Mereka juga dituntut responsif terhadap pertanyaan masyarakat dan media.
Terlebih ketika terjadi persoalan yang menyita perhatian publik, kehadiran pimpinan instansi menjadi simbol tanggung jawab sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Masyarakat Kota Padang berharap Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada penyelesaian persoalan teknis SPMB, tetapi juga memperbaiki pola komunikasi publik.
Sebab, kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya melalui sistem yang berjalan baik, melainkan juga melalui keterbukaan, kemudahan akses informasi, dan kesediaan pejabat publik untuk mendengar langsung keluhan warga.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap dunia pendidikan, pertanyaan yang kini mengemuka adalah mengapa begitu sulit bertemu dengan pemegang kebijakan tertinggi di sektor pendidikan Kota Padang ketika masyarakat paling membutuhkan penjelasan.
Sebuah pertanyaan yang layak dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan di Kota Padang.
