Bukittinggi, Lintastiga.com – Kasus dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing dengan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menjadi perhatian publik. Persoalan itu kini dibawa ke DPRD Kota Bukittinggi setelah para pekerja meminta pendampingan dari KSPSI untuk mengadakan Audiensi dengan DPRD, di ruang sidang DPRD Bukittinggi, Rabu (6/5/2026).
Sekretaris KSPSI Kota Bukittinggi, Aryanda Putra, mengatakan pihaknya menerima laporan dari pekerja yang diduga diberhentikan tanpa mekanisme yang jelas oleh perusahaan penyedia tenaga kerja, PT SGR.
“Hari ini, kita diundang oleh anggota dewan untuk audiensi menjelaskan dugaan adanya pemutusan hubungan kerja tanpa mekanisme yang jelas,” ujar Aryanda usai pertemuan.
Ia menjelaskan, pengaduan telah disampaikan sejak bulan lalu karena para pekerja merasa hak mereka tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. KSPSI kemudian meminta DPRD turun tangan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara terbuka.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Dalam pembahasan tersebut, persoalan ketenagakerjaan dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak dan nasib pekerja.
Menanggapi laporan itu, DPRD Bukittinggi menyatakan akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari jalan keluar. DPRD berencana menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan perusahaan penyedia tenaga kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, KSPSI serta empat pekerja yang terdampak.
“Pada pertemuan berikutnya, kami akan mengundang kembali KSPSI, pihak perusahaan SGR, perusahaan pemberi kerja, Dishub, Dinas Ketenagakerjaan, serta keempat pekerja yang diduga diberhentikan itu untuk mencari solusi yang komprehensif,” kata Zulhamdi.
Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut perlindungan tenaga kerja outsourcing di lingkungan pemerintahan. Para pekerja berharap ada kepastian dan keadilan atas persoalan yang mereka alami.(*)
