Agam, lintastiga.com- “Hebat” Wali Nagari satu-satunya mewakili Agam, Zul Arfin Datuak Parpatiah, S.Sos,MM dianugerah Paralegal Justice Award 2024 yang berlangsung di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta terhitung sejak tanggal 24 Mei hingga 2 Juni 2024.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, Wali Nagari se-Indonesia yang lulus dan nanti akan mengikuti kegiatan dan tahapan-tahapannya di Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam wawancara bersama awak media pada Senin 27 Mei 2024 melalui telepon, Zul Arfin memaparkan, selain penerimaan penghargaan, juga ada kunjungan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Ia menjelaskan, kegiatan-kegiatan itu dilakukan dalam rangka menjadikan Kepala Desa, Wali Nagari atau Lurah dapat nanti ketika sudah lulus memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Hakim perdamaian di Desa.
“Artinya Paralegal Justice Award itu adalah Anugerah terhadap Kepala Desa yang mampu menyelesaikan masyarakatnya tidak harus dan tidak sampai ke Pengadilan,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan adanya peraturan Mahkamah Agung yang diisyaratkan tidak seluruh persoalan sampai ke Pengadilan.
“Ini diutamakan bagi Kepala Desa, Wali Nagari dan Lurah yang memiliki persoalan-persoalan di desanya baik itu persoalan perdata adat maupun perdata umum perjanjian perjanjian yang tidak selesai hak asuh anak maupun perkawinan sampai masalah pertanahan,”ucap Zul Arfin.
Sebagai Wali Nagari Pasia Laweh Zul Arfin mengucapkan terima kasih karena ia masuk salah satu dari 300 kandidat di Indonesia.
“Karena hampir 25 tahun saya menjabat sebagai Wali Nagari tokoh Kepala Desa dan juga Anggota Dewan, belum pernah berpikir oleh kami bahwa ajang ini ada, dan ini termasuk sebuah pengakuan kepada kepala desa yang sudah kita lakukan selama ini,” ujarnya.
Zul Arfin berharap dengan kehadiran nya nanti di Jakarta, kita lebih optimis bahwa kami akan dapat menimba ilmu mendapatkan pengalaman manfaat Sumatera Barat.
“Tentu ilmu itu akan kami bagikan kepada rekan-rekan kepala desa Sumatera Barat maupun kawan-kawan kita juga yang ada di lingkungan aparat dengan adanya Hakim perdamaian desa yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan itu akan mampu menyelesaikan masalah kita dengan akta perdamaian,” harapannya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan sebelumnya juga diseleksi di kantor wilayah hukum dan ham Kanwil Sumatera Barat dan sebelumnya juga diseleksi oleh Sekretariat Daerah kabupaten Agam melalui Kabag Hukum Kesbangpol dan Asisten I.(nia).
