Teknologi -, JAKARTA — Langkah SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, menghentikan layanan internet Starlinkdianggap sebagai tanda bahwa Indonesia belum memiliki kendali yang kuat terhadap satelit di orbit rendah tersebut.
Melalui situs resmi mereka, perusahaan menyatakan bahwa kapasitas Starlink telah habis terjual di seluruh wilayah Indonesia. Starlink menyediakan layanan untuk daerah pedesaan maupun perkotaan, termasuk kota-kota yang sudah memiliki akses jaringan kabel optik.
Situasi ini kembali menarik perhatian terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu santai dalam mengatur kehadiran Starlink.
Kepala Divisi Media Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho menyampaikan bahwa pelaku usaha menginginkan pemerintah lebih keras terhadap Starlink.
Mereka berharap pemerintah mampu memastikan kapasitas yang tersedia dari penyedia layanan satelit global, seperti Starlink, diutamakan untuk mendukung koneksi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, khususnya di daerah 3T.
Dengan hadir di wilayah terpencil, misi pemerataan digital akan lebih efektif. Sementara itu, yang terjadi saat ini, Starlink
“Prinsip keadilan akses dan kesetaraan digital tetap harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” ujar Daus kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).
Assi juga mendorong perlindungan dan penguatan sektor satelit nasional agar tetap memiliki ruang berkembang yang adil dan berkelanjutan, guna menjaga kedaulatan serta ketahanan infrastruktur digital Indonesia.
Kedaulatan Data
Di sisi lain, Syauqillah dari Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG UI) memberikan peringatan tajam mengenai konsekuensi dari pengoperasian layanan luar angkasa Starlink tanpa pengawasan yang ketat dari dalam negeri.
Dalam laporan yang dibuat SKSG UI pada tahun 2023, disampaikan bahwa Starlink mampu berfungsi di area-area penting seperti Papua tanpa melalui jaringan nasional.
Ini dianggap berpotensi mengganggu pengawasan informasi dan keamanan negara.
“Ini bukan hanya tentang koneksi, tetapi tentang siapa yang menguasai informasi di wilayah yang rentan akan separatisme,” tulis Syauqillah.
Syauqillah juga menyoroti ketidakmampuan pengawasan terhadap lalu lintas data Starlink yang tidak melalui gateway nasional, serta tidak mengikuti peraturan hukum setempat.
“Apakah data intelijen, data kesehatan, dan komunikasi strategis kami bisa langsung terbang ke luar angkasa dan kembali tanpa melalui pengawasan negara? Ini adalah contoh yang sangat berbahaya,” tegas Syauqillah.
Komdigi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tanggapan terhadap tindakan Starlink yang menghentikan penggunaan layanan bagi pelanggan baru di Indonesia.
Kepala Badan Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto menganggap keputusan ini sebagai langkah yang diambil oleh penyedia layanan internet berbasis satelit karena keterbatasan kapasitas jaringan yang mereka miliki saat ini.
“Karena memang inisiatif mereka karena kapasitas jaringan mereka telah penuh untuk pelanggan yang sudah ada,” ujar Wayan saat dihubungi Bisnis.
Wayan juga menekankan bahwa pasar layanan satelit Indonesia tidak hanya bergantung pada Starlink. Kehadiran Starlink sebelumnya dianggap sebagai jawaban atas masalah koneksi di daerah terpencil, paling ujung, dan paling jauh (3T).
“Masih ada berbagai layanan satelit lainnya, seperti yang dimiliki oleh Telkomsat, PSN, OneWeb, dan sebagainya,” ujar Wayan.
