Lintaskriminal.co.id –– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) telah mengajukan tambahan pendanaan likuiditas agar dapat dialokasikan untuk pembiayaan lain, termasuk kredit di sektor properti dan otomotif.
Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Mandiri Club di kawasan Jakarta Selatan, pada Senin (6/10).
Purbaya mengatakan, Bank Mandiri telah menyalurkan 70 persen dari total dana yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 55 triliun. Jumlah tersebut telah digunakan dalam sektor yang padat karya serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Dari uang yang kami berikan kepada mereka, 70 persen sudah terserap dan telah disalurkan. Mungkin mereka akan meminta tambahan jika ada penambahan yang bisa dialokasikan ke sektor lain seperti properti dan otomotif,” ujar Purbaya, seperti dilansir dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis.
Selanjutnya, bendahara negara ini juga menyatakan keyakinan bahwa dengan pendanaan pemerintah yang dialirkan ke bank milik negara atau himbara, maka secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan kredit serta pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Bahkan, Purbaya menyatakan bahwa pertumbuhan kredit saat ini mulai menunjukkan angka yang lebih baik, dari sebelumnya sebesar 8 persen kini hampir mencapai 11 persen.
“Jika saya melihat pertumbuhan kreditnya juga meningkat dari 8 persen, sekarang hampir mencapai 11 persen berdasarkan data terbaru. Belum sepenuhnya sebulan, ini merupakan tanda positif. Artinya, stimulus yang saya lakukan mulai berjalan di perekonomian. Jadi saya optimis pada Kuartal IV, perekonomian akan tumbuh mungkin di atas 5,5 persen,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengungkapkan bahwa penempatan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 55 triliun telah terserap sebanyak 63 persen. Fokusnya adalah pada penyaluran kepada industri yang intensif tenaga kerja dan berorientasi ekspor, sektor yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, serta menjadi sumber utama penghasilan pekerjaan di berbagai wilayah.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga termasuk dalam kategori tersebut. Membantu jutaan pelaku usaha untuk terus berkembang, meningkatkan kelas, serta menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang kuat. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit dari dana bantuan pemerintah telah mencapai Rp 34,5 triliun.
“Menempatkan sektor dan industri yang intensif tenaga kerja serta UMKM sebagai prioritas, yang telah terbukti mampu menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi keluarga di berbagai daerah Indonesia,” kata Novita, Senin (6/10).
