Padang Panjang, Lintastiga.com – Komisi I DPRD Kota Padang Panjang mulai menguliti tindak lanjut 71 rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Panjang. Rapat yang berlangsung bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu tidak hanya membahas capaian rekomendasi, tetapi juga menyoroti sejumlah persoalan yang belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Hendra Saputra, didampingi Sekretaris Komisi I Fuji Hastuti serta anggota Amrizal dan Robi Zamora. Dari Pemerintah Kota Padang Panjang hadir Asisten I I Putu Venda, Asisten II Indra Gusnadi, dan Asisten III Ade Nafrita, bersama sejumlah kepala OPD, camat, dan lurah.
Dalam pemaparannya, Asisten I I Putu Venda menyampaikan bahwa sebagian rekomendasi DPRD telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Namun, ia mengakui masih terdapat beberapa poin yang belum tuntas dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Kami telah menghimpun tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi DPRD. Namun masih ada beberapa yang memerlukan pembahasan lanjutan agar target, capaian, dan kendala pelaksanaannya dapat dipastikan secara jelas,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Hendra Saputra menegaskan, rapat tersebut difokuskan untuk mengevaluasi rekomendasi yang menjadi ruang lingkup Komisi I sekaligus memastikan seluruh catatan DPRD benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bappeda turut diminta memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, terutama menyangkut perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam APBD Perubahan maupun APBD Tahun Anggaran 2027.
“Seluruh hasil pembahasan ini akan menjadi bahan penting bagi DPRD, khususnya dalam pembahasan APBD di Badan Anggaran,” kata Hendra.
Suasana rapat berlangsung cukup dinamis. Selain membahas rencana pengadaan lahan untuk Kantor Kelurahan Koto Katiak di Kecamatan Padang Panjang Timur, Komisi I juga mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik.
Sorotan utama mengarah pada polemik pembangunan Perumahan Siti Naiman serta Mini Soccer dan Futsal D’Box Arena, yang selama ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Menurut Hendra, persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa karena telah berkembang menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai aspek perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta proses perencanaannya.
“Karena persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat, tentu perlu penjelasan yang komprehensif dari OPD terkait agar semuanya menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik,” tegas Hendra, yang diamini anggota Komisi I, Robi Zamora.
Melalui rapat evaluasi ini, DPRD berharap seluruh rekomendasi LKPj tidak berhenti sebagai catatan administratif semata, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian warga Kota Padang Panjang.(Eko)
