Bukittinggi, lintastiga.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menyerahkan sebanyak 147 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (28/4/2026).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengatakan rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan mendalam yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah. Menurutnya, LKPJ menjadi tolok ukur penting untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi gambaran sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaiful.
Ia menjelaskan, pembahasan dimulai setelah Wali Kota menyampaikan LKPJ pada 30 Maret 2026. Selanjutnya, Pansus DPRD melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor sebelum merumuskan rekomendasi yang disepakati dalam rapat internal dewan.
Juru Bicara Pansus, Dedi Fatria, menambahkan bahwa ratusan rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun, ada tiga bidang utama yang menjadi perhatian serius, yakni pendidikan, penanganan banjir, dan pariwisata.
Di sektor pendidikan, DPRD mendorong peningkatan pemerataan akses belajar, penanganan anak putus sekolah, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan. Selain itu, pengawasan terhadap kenakalan remaja juga menjadi catatan penting.
Sementara itu, terkait persoalan banjir yang masih kerap terjadi, DPRD meminta pemerintah kota menyiapkan langkah yang lebih terencana. Upaya yang disarankan meliputi perbaikan sistem drainase, pengelolaan kawasan resapan air, hingga langkah mitigasi jangka panjang.
Pada sektor pariwisata, DPRD menilai potensi Bukittinggi masih bisa dikembangkan lebih maksimal. Pemerintah didorong untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat promosi, serta membangun kerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat.
DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Dengan begitu, pembangunan di Bukittinggi diharapkan semakin terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(Mis)
