Oleh :
Hesty Habibah
Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Mohammad Natsir
Perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mulai dari urusan administrasi kependudukan, pengurusan surat, hingga mendukung berbagai program pembangunan, semuanya berawal dari kantor desa.
Karena itu, kualitas kerja perangkat desa sangat berpengaruh terhadap kepuasan warga dalam menerima layanan publik. Lumrahnya perangkat desa menjadi wajah dari pemerintahan, apapun kebiajakan pemerintah masyarakat terlebih dahulu akan mendatangi perangkat desa.
Namun, kinerja mereka tidak semata ditentukan oleh aturan atau prosedur resmi. Lingkungan kerja dan budaya yang berkembang di kantor desa memainkan peran besar.
Budaya disiplin, keterbukaan, serta semangat melayani akan membuat perangkat desa lebih sigap dan ramah dalam bekerja. Sebaliknya, budaya yang longgar terhadap keterlambatan atau kurangnya tanggung jawab justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Budaya Kerja yang Membentuk Pelayanan
Budaya organisasi sering kali terlihat dari hal-hal sederhana. Misalnya, kebiasaan hadir tepat waktu, menyapa warga dengan ramah, atau menjaga kerapian administrasi. Kebiasaan ini, bila dilakukan konsisten, membentuk citra positif perangkat desa. Warga merasa dihargai, urusan lebih cepat selesai, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat.
Sebaliknya, budaya kerja yang buruk akan menimbulkan masalah. Warga yang datang ke kantor desa sering mengeluh soal pelayanan lambat, pegawai tidak ada di tempat, atau proses administrasi berbelit. Keluhan semacam ini bukan hanya menurunkan citra perangkat desa, tetapi juga bisa memicu ketidakpuasan sosial.
Peran Kepala Desa sebagai Teladan
Budaya kerja tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh kepemimpinan. Kepala desa memiliki peran penting sebagai teladan. Ketika pemimpin menunjukkan sikap disiplin, transparan, dan berorientasi pada pelayanan, perangkat desa cenderung mengikuti. Sebaliknya, jika pemimpin permisif terhadap pelanggaran, budaya kerja negatif akan mudah berkembang.
Di beberapa daerah, kepala desa mulai mendorong perubahan budaya kerja dengan cara sederhana, mengawali rapat tepat waktu, menegaskan pentingnya pelayanan ramah, dan membuka laporan keuangan desa secara transparan. Langkah kecil ini memberi sinyal kuat bahwa budaya kerja baru sedang dibangun.
Digitalisasi sebagai Pendorong Budaya Baru
Perubahan budaya kerja juga bisa didorong oleh teknologi. Digitalisasi layanan desa, seperti penggunaan aplikasi untuk administrasi kependudukan atau sistem informasi keuangan desa, membuat perangkat desa terbiasa bekerja lebih cepat dan transparan.
Budaya kerja berbasis teknologi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Contohnya, beberapa desa di Sumatera Barat sudah mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis aplikasi. Warga bisa mengurus surat keterangan secara online, sementara perangkat desa tinggal memverifikasi dan mencetak dokumen. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini bisa selesai dalam hitungan jam.
Tantangan di Lapangan
Meski banyak kemajuan, tantangan tetap ada. Tidak semua perangkat desa terbiasa dengan teknologi. Ada pula yang masih memegang budaya lama, datang terlambat, bekerja seadanya, atau kurang transparan dalam pengelolaan dana desa.
Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, terutama di desa terpencil. Namun, tantangan ini bukan alasan untuk berhenti. Justru menjadi dorongan agar pemerintah desa terus berbenah.
Pelatihan rutin, pendampingan, serta pemberian penghargaan bagi perangkat desa berprestasi bisa menjadi cara membangun budaya kerja yang lebih baik.
Juga dengan adanya transparansi penggunaan dana desa tidak serta merta menjadikan penilaian positif terhadap perangkat desa, ada juga yang berpendapat bahwa dana desa diselewngkan dari penggunaan yang seharusnya dan diperbolehkan, padahal fakta yang sebenarnya data yang ditampilkaj tersebut tidak mudah dipahami khalayak yang memiliki latar belakang Pendidikan dan pemahaman yang tidak sama rata.
Selain itu, tantnagna berikutnya yang tidak kalah kuatnya yaitu masyarakat yang memperlakukan perangkat desa seolah perangkat desa merupakan penjahat pemerintahan, padahal perangkat desa hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku. Hal ini seringkali terlihat jika bersinggungan dengan bantuan sosial dari pemerintahan pusat.
Budaya Kerja dan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, budaya kerja perangkat desa berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Warga akan menilai pemerintah desa dari pengalaman sehari-hari mereka saat berurusan di kantor desa. Jika pelayanan cepat, ramah, dan transparan, kepercayaan publik meningkat. Sebaliknya, jika pelayanan lambat dan berbelit, kepercayaan publik menurun.
Kepercayaan publik ini sangat penting. Tanpa kepercayaan, program pembangunan desa sulit berjalan. Warga enggan terlibat, partisipasi menurun, dan konflik bisa muncul. Sebaliknya, dengan budaya kerja yang baik, perangkat desa mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa.
Kesimpulan
Budaya kerja bukan sekadar jargon. Ia nyata dalam kebiasaan sehari-hari perangkat desa: disiplin waktu, ramah dalam pelayanan, transparan dalam pengelolaan dana, dan terbuka terhadap teknologi. Budaya kerja yang baik akan meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Membangun budaya kerja memang tidak mudah. Butuh keteladanan pemimpin, komitmen perangkat desa, serta dukungan teknologi. Namun, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Dari desa yang kuat, lahirlah fondasi pemerintahan yang lebih baik. ***
Diterbitkan : Media Lintas Tiga
