BUKITTINGGI – LINTASTIGA COM. Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan serta catatan enam fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026), di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Jawaban tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan regulasi sebelum Ranperda memasuki pembahasan lebih lanjut.
Pembentukan BPBD dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Melalui kelembagaan khusus, penanganan kebencanaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda.
Berbagai masukan yang disampaikan anggota dewan mencakup aspek kelembagaan, kebutuhan sumber daya manusia, dukungan anggaran hingga kesiapan teknis dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rencana pembentukan BPBD dengan klasifikasi Tipe C. Fraksi PKS melalui Ibra Yaser dan Fraksi Gerindra yang diwakili Shabirin Rachmat meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar penentuan tipe tersebut.
Pasalnya, hasil pemetaan kelembagaan Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang mengindikasikan kategori Tipe A. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara hasil pemetaan dengan klasifikasi kelembagaan yang diusulkan dalam Ranperda.
Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah daerah menyampaikan kajian secara menyeluruh, meliputi tipologi organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja serta perhitungan kebutuhan anggaran operasional.
Kajian tersebut diperlukan agar pembentukan BPBD memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah.
Selain aspek organisasi, DPRD turut menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sistem peringatan dini, memastikan ketersediaan jalur evakuasi serta menyiapkan personel yang mampu memberikan respons cepat selama 24 jam.
Kawasan Ngarai Sianok juga menjadi perhatian khusus dalam pembahasan tersebut. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi risiko kebencanaan, diperlukan langkah antisipasi yang terintegrasi, mulai dari pengembangan sistem peringatan dini, penataan jalur evakuasi hingga peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelamatan diri.
DPRD juga mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, relawan dan berbagai unsur terkait. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena kesiapsiagaan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen daerah.
Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, turut menjadi perhatian agar kebijakan penanggulangan bencana dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh tanpa terkecuali.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa pembentukan BPBD merupakan kebutuhan penting bagi Kota Bukittinggi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Menurutnya, keberadaan BPBD nantinya diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap pembentukan lembaga tersebut tidak hanya sebatas penambahan perangkat daerah, melainkan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Seluruh pandangan, saran dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi serta penyempurnaan Ranperda dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Dengan demikian, pembentukan BPBD diharapkan dapat menghasilkan kelembagaan yang tepat, didukung sumber daya manusia dan anggaran memadai, sehingga upaya perlindungan keselamatan masyarakat Kota Bukittinggi dapat dilaksanakan secara profesional, terukur dan berkelanjutan.(Ms)
