BUKITTINGGI – lintastiga.com- Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Penyampaian jawaban tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana.
Dalam agenda paripurna tersebut, Wali Kota memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, saran, serta masukan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyempurnakan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Pembentukan BPBD menjadi salah satu kebutuhan strategis bagi Kota Bukittinggi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur.
Keberadaan lembaga khusus ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai risiko bencana, sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi.
Tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, pembentukan BPBD juga diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Mulai dari mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, penyebarluasan informasi kebencanaan hingga penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
Melalui kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan respons yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Berbagai pandangan fraksi menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan Ranperda yang disusun memiliki landasan hukum serta substansi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pemko Bukittinggi berharap pembahasan Ranperda BPBD dapat berjalan secara optimal hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi memiliki dasar kelembagaan yang lebih kuat dan terarah.
Pembentukan BPBD bukan semata-mata menghadirkan organisasi pemerintahan baru, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
Ke depan, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Pemko Bukittinggi berkomitmen mendorong terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang profesional, responsif, dan berkelanjutan demi menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.(Ms)
