TANAH DATAR, lintastiga.com – DPRD Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tanggapan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun anggaran 2021, Selasa (17/5/2022) di Aula DPRD setempat.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekwan Yuhardi serta 20 anggota DPRD dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkup Pemda.
Tanggapan fraksi DPRD dimulai dari fraksi PPP, Perjuangan Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, Hanura, PAN dan NasDem yang disampaikan masing-masing juru bicaranya.
Masing-masing fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2021, namun mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hal lain yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.
Dalam sidang itu juga ditanyakan tentang lanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato Batusangkar yang sudah lama pembangunan yang belum juga selesai.
”Apa sikap pemerintah daerah terhadap mangkirnya pelaksanaan pembanguan revitalisasi Lapangan Cindua Mato Batusangkar,” ucap juru bicara fraksi Gerindra Afrizal.
Berkaitan dengan beberapa program unggulan kepala daerah juga diharapkan lebih digiatkan lagi menyosialisasikan serta teknisnya kepada masyarakat agar progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat.
“Program unggulan kepala daerah juga diharapkan melalui OPD terkait untuk lebih digiatkan lagi menyosialisasikan kepada masyarakat agar progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat,” tutur juru bicara fraksi Demokrat Syafril.
Di kesempatan tersebut juga dipertanyakan sehubungan dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang masih sebagain sekolah masih melakukan PBM terbatas.
“Sehubungan dengan pendidikan sekolah yang masih sebagian sekolah masih melakukan PBM terbatas, mohon penjelasan,” sampai juru bicara Fraksi Hanura Benny Apero. (fik)
