Bukittinggi, Lintas Tiga–
Sebanyak 2.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2025 secara resmi menerima Buku Tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Senin (6/10/2025).
Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD, Bukittinggi kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Kota Bukittinggi, Gulai Bancah, ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, SH, dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md, bersama pendamping dari Sekretariat DPRD, jajaran Kepala OPD, Kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari seluruh kelurahan, serta unsur Forkopimda.
Acara diawali dengan laporan dari Dinas Sosial, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Buku Tabungan dan KKS kepada sejumlah perwakilan KPM. Wali Kota, Wakil Ketua DPRD, dan pejabat lainnya tampak bergantian menyerahkan bantuan secara simbolis, diakhiri dengan doa bersama dan sesi foto.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kali ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
“Seluruh penerima bantuan telah diverifikasi dengan cermat. Tidak ada lagi titipan. Semua akan diawasi hingga ke lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegas Ramlan.
Menurutnya, program ini bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi juga komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Pada tahun 2025, total nilai bantuan sosial yang disalurkan di Bukittinggi mencapai lebih dari Rp15 miliar, dengan rincian:
Ramlan juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem non-tunai (cashless) menjadi strategi penting untuk menjamin transparansi dan mencegah potensi penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara terpadu oleh OPD terkait, aparat kelurahan, dan kader sosial di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan sosial benar-benar berdampak. Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi soal tanggung jawab moral pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Ramlan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemko Bukittinggi yang terus menjaga integritas dalam pelaksanaan program sosial.
“Mudah-mudahan program ini benar-benar membantu masyarakat Bukittinggi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkap Zulhamdi.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan sinergi erat antara Pemerintah Kota dan DPRD Bukittinggi dalam menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat.
Melalui pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang transparan, Bukittinggi diharapkan terus menjadi daerah percontohan dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan berintegritas tinggi. ***
